Dalam evaluasi tahunan terhadap kinerja pemerintahan daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Indramayu untuk tahun anggaran 2025 menjadi sorotan utama. Khususnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu memberikan kritik yang mendalam terhadap capaian yang dinyatakan oleh Bupati Lucky Hakim. Dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Rabu, 1 April 2026, anggota DPRD dari Fraksi PDI-P, H. Edi Fauzi, menyampaikan pandangannya yang mencerminkan kekhawatiran terhadap sejumlah isu krusial yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
Pendapatan Asli Daerah yang Masih Minim
Fraksi PDI-P menyoroti kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencapai 2,83 persen dari target sebesar Rp841,663 miliar, dan berakhir di angka Rp865,502 miliar. Meskipun capaian ini dapat dianggap sebagai langkah positif, PDI-P menekankan perlunya upaya lebih lanjut untuk menggali potensi PAD yang ada. Menurut Edi Fauzi, “Meskipun pendapatan ini patut diapresiasi, pemerintah daerah harus mengambil langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi yang ada.”
Angka Pengangguran yang Meningkat
Dalam analisis yang lebih luas, PDI-P juga mengkritisi kenaikan angka pengangguran yang meningkat dari 6,25 persen pada tahun 2024 menjadi 6,47 persen di tahun 2025. Kenaikan ini bertentangan dengan harapan pertumbuhan yang dihasilkan oleh industrialisasi dan capaian program perizinan yang bahkan melampaui target. “Fakta ini menunjukkan bahwa iklim investasi dan kemudahan perizinan belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal,” lanjut Edi Fauzi, sembari mendorong pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama yang lebih baik dengan pelaku industri.
Perbaikan Kerja Sama dengan Pelaku Industri
Fraksi PDI-P mendorong pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek industri. Hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Pendidikan: Capaian yang Belum Memadai
Di sektor pendidikan, program Indramayu Belajar mengklaim capaian mencapai 95,40 persen. Namun, Fraksi PDI-P mencatat adanya masalah serius dengan tingginya angka anak yang tidak bersekolah, mencapai 22.686 orang. Selain itu, program beasiswa untuk satu mahasiswa per desa yang ditargetkan untuk 317 penerima, ternyata tidak terealisasi sama sekali. “Kami meminta penjelasan dan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menurunkan angka anak tidak bersekolah dan memastikan program beasiswa dapat berjalan dengan baik,” tegas Edi.
Masalah Lingkungan: Tumpukan Sampah yang Masih Ada
Aspek lingkungan juga menjadi sorotan PDI-P, di mana meskipun pengelolaan sampah dilaporkan mencapai 103,31 persen, kondisi di lapangan menunjukkan sebaliknya. Banyak lokasi masih menghadapi masalah penumpukan sampah, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada sudah tidak layak. “Capaian ini patut dipertanyakan jika kenyataannya masih ada penumpukan sampah di berbagai wilayah,” ujar Edi.
Birokrasi yang Belum Efektif
Dalam aspek birokrasi, meskipun reformasi birokrasi dinyatakan memuaskan, Fraksi PDI-P mencatat bahwa masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) atau merangkap jabatan. Hal ini diyakini berdampak negatif terhadap kinerja dan pelayanan publik. “Manajemen talenta seharusnya dapat mengisi kekosongan jabatan secara definitif, namun kenyataannya menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum berjalan optimal,” jelasnya.
Ketersediaan Air Bersih yang Masih Bermasalah
PDI-P juga mengkritisi capaian penyediaan air bersih yang dinyatakan mencapai 124,96 persen. Mereka menilai bahwa Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA) belum maksimal dalam pelaksanaan tugasnya, di mana masyarakat mengeluhkan layanan administrasi tagihan dan kualitas air yang keruh serta sering mampet. “Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik dalam penyediaan air bersih,” kata Edi.
Penanganan Banjir yang Masih Kurang Efektif
Dalam penanganan bencana, khususnya banjir, program yang ada tidak sejalan dengan data aktual di lapangan. Jumlah desa yang terdampak banjir meningkat dari 17 desa di tahun 2024 menjadi 23 desa di tahun 2025. “Hal ini menunjukkan lemahnya mitigasi bencana. Pemerintah daerah harus lebih serius dalam penataan sistem drainase, terutama di wilayah perkotaan,” tegasnya.
Kesenjangan Capaian dan Kenyataan di Lapangan
Secara keseluruhan, Fraksi PDI-P menilai terdapat kesenjangan signifikan antara capaian program yang diumumkan dan realita yang dihadapi masyarakat. Mereka juga menyoroti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. “Kami mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas pemerintah daerah agar benar-benar menyentuh permasalahan masyarakat dan memberikan rasa keadilan,” pungkas Edi Fauzi.
