Pemprov Sumut Luncurkan Pembayaran Nontunai Sekali Bayar untuk Penumpang BRT Mebidang dan Bus Perintis di 5 Kabupaten

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) baru saja meluncurkan sistem pembayaran nontunai untuk penumpang Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transportasi di kawasan Medan-Binjai-Deliserdang serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Dengan munculnya kebijakan ini, masyarakat tidak hanya akan merasakan keuntungan dari segi biaya perjalanan yang lebih hemat, tetapi juga mendapatkan pengalaman transportasi yang lebih modern dan terintegrasi.

Pemprov Sumut Siapkan Sistem Pembayaran Nontunai

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Yuda Pratiwi Setiawan, menyampaikan bahwa sistem pembayaran nontunai ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumut untuk memodernisasi sektor transportasi. Peluncuran sistem ini dilakukan pada konferensi pers yang diadakan di Anjungan Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, pada tanggal 25 September 2026.

“Mulai 8 Desember 2026, BRT Mebidang akan beroperasi penuh. Saat ini, layanan sedang dalam tahap uji coba dengan jumlah bus yang terbatas,” ucap Yuda. Ia menjelaskan bahwa total 30 unit bus BRT Mebidang akan siap melayani masyarakat, dengan rincian 14 unit untuk Koridor 11, 13 unit untuk Koridor 12, dan tiga unit sebagai cadangan.

Inisiatif Transportasi Berbasis Lingkungan

BRT Mebidang merupakan proyek strategis daerah yang merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan serta polusi di kawasan Medan, Binjai, dan Deliserdang dengan menawarkan transportasi massal yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan bus listrik.

Selama masa uji coba, penumpang dapat menikmati layanan BRT Mebidang secara gratis. Setelah layanan resmi dibuka, tarif yang ditetapkan adalah Rp4.300 untuk penumpang umum dan Rp3.000 untuk kategori khusus seperti pelajar, penyandang disabilitas, dan lansia.

Metode Pembayaran Nontunai yang Praktis

Dinas Perhubungan Sumut juga telah menyiapkan metode pembayaran berbasis nontunai yang praktis. Penumpang bisa menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) atau sistem QRIS. Dengan sistem ini, satu kali tap kartu atau pemindaian kode cukup untuk seluruh perjalanan, termasuk saat melakukan transit antar koridor atau bus.

• Metode pembayaran menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE).
• Sistem QRIS untuk pemindaian cepat.
• Satu kali pembayaran untuk perjalanan meski harus transit.
• Tarif terjangkau bagi semua kalangan.
• Pengurangan waktu tunggu dan antrian.

Yuda menjelaskan, “Misalnya, jika penumpang dari Pakam ingin menuju ke Amplas, mereka cukup membayar sekali. Jika ingin melanjutkan perjalanan ke Pos Blok menggunakan bus lain, tidak perlu membayar lagi selama berada dalam koridor yang sama.” Dengan cara ini, Pemprov Sumut berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat tanpa membebani biaya perjalanan mereka.

Pembangunan Infrastruktur Halte yang Meningkatkan Layanan

Selain sistem pembayaran yang terintegrasi, Yuda juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur halte di sepanjang koridor utama di Kota Medan. Hal ini dianggap krusial untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi dan mendukung sistem transportasi yang lebih modern dan efisien di Sumut.

Dinas Perhubungan juga memperkenalkan program bus perintis gratis untuk pelajar di lima kabupaten. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas di daerah-daerah terpencil dan memberikan akses transportasi gratis bagi siswa yang jauh dari sekolah.

Program Bus Perintis untuk Pelajar

Pada tahun 2026, Dinas Perhubungan Sumut akan mengoperasikan 33 unit bus perintis di lima kabupaten, yaitu Nias Utara, Samosir, Batubara, Padang Lawas Utara, dan Asahan. Program ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pelajar.

• 33 unit bus perintis yang akan beroperasi.
• Target utama: pelajar di daerah terpencil.
• Transportasi gratis untuk datang dan pulang dari sekolah.
• Fokus awal pada lima kabupaten dengan kebutuhan tinggi.
• Operasional bus perintis berdasarkan kajian daerah tertinggal.

Yuda menambahkan, “Pelayanan bus perintis ini diutamakan untuk 18 kabupaten/kota di Sumut yang tergolong terpencil dan berada di bawah garis kemiskinan. Namun, tahun ini kita fokus pada lima kabupaten terlebih dahulu.”

Program ini akan dilaksanakan secara bertahap, dengan rencana untuk memperluas operasional bus ke lebih banyak daerah pada tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2027, diharapkan akan ada 10 daerah yang mendapatkan layanan ini, diikuti oleh 15 daerah pada tahun 2028, dan target akhir 18 daerah pada tahun 2029-2030.

Alokasi Anggaran untuk Mendukung Program Transportasi

Untuk mendukung program bus perintis, setiap kabupaten akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp600 juta per tahun. Anggaran ini digunakan untuk membeli layanan bus perintis dengan jarak pelayanan hingga 60 km per hari. Kerjasama dengan operator transportasi daerah atau pihak ketiga akan dioptimalkan untuk menjalankan program ini.

“Kita tidak membeli busnya, tetapi mengakuisisi layanan dari operator. Sistemnya mirip dengan BRT, di mana operasional sehari-hari melayani jarak tertentu,” jelas Yuda.

Peluncuran Program yang Diharapkan Segera Terwujud

Rencananya, peluncuran program bus perintis ini akan dilakukan pada pekan depan oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution. Dengan harapan, program ini akan memberikan solusi bagi pelajar yang selama ini kesulitan menjangkau sekolah akibat masalah transportasi.

“Kami berharap program ini dapat membantu pelajar yang selama ini mengalami kendala dalam transportasi dari rumah ke sekolah,” tutup Yuda.