Dalam pertemuan yang berlangsung di Pendopo Bupati Dairi, kesepakatan penting antara Bupati Dairi, Vickner Sinaga, dan para pedagang dari Persatuan Pedagang Pasar Sidikalang (P3S) terjalin pada Jumat, 11 September 2026. Kesepakatan ini menjadi sorotan utama, mengingat adanya perubahan signifikan pada kebijakan iuran kios yang selama ini menjadi perhatian pedagang di pasar tersebut.
Tindak Lanjut Dialog Pedagang dengan Pemerintah
Pertemuan ini merupakan hasil dari dialog yang sebelumnya diadakan antara P3S yang dikoordinasi oleh Syarifudin Siregar dan Ferdinand Sihaloho, bersama dengan Wakil Bupati Dairi, Wahyu Sagala, pada Selasa, 8 September 2026. Dalam dialog tersebut, para pedagang mengemukakan usulan untuk menetapkan tarif iuran kios sebesar Rp200.000 untuk Blok A dan Blok B. Ini mengingat tarif yang berlaku sebelumnya dianggap terlalu membebani, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil.
Usulan Tarif dan Tanggapan Bupati
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Vickner Sinaga menawarkan solusi yang lebih menguntungkan kedua belah pihak dengan menetapkan tarif baru sebesar Rp300.000 per kios. Meskipun terjadi kenaikan, penyesuaian ini disertai dengan komitmen dari Pemkab Dairi untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar.
Bupati Sinaga menjelaskan, “Kami akan membentuk tim monitoring yang melibatkan perwakilan pedagang. Ini bertujuan untuk memberikan masukan terkait kinerja PD Pasar dan untuk menganalisis keluhan yang mungkin muncul dari para pedagang.” Dengan langkah ini, diharapkan hubungan antara pemerintah dan pedagang semakin harmonis.
Peran Tim Monitoring dalam Pengawasan
Tim monitoring yang akan dibentuk ini dijadwalkan bekerja selama minimal tiga bulan ke depan. Namun, jika diperlukan, masa pengawasan ini dapat diperpanjang hingga akhir 2027, tergantung pada hasil evaluasi yang dilakukan. Dengan adanya tim ini, diharapkan para pedagang tidak hanya menjadi pihak yang dibebani iuran, tetapi juga memiliki suara dalam pengawasan kinerja pengelola pasar.
Tujuan dan Harapan dari Kebijakan Baru
Bupati Vickner menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memastikan keberlangsungan operasional PD Pasar Sidikalang. Sebagai perusahaan daerah, PD Pasar diharapkan mampu menjalankan aktivitasnya secara mandiri dan menghasilkan keuntungan tanpa bergantung pada modal dari pemerintah daerah. Kebijakan ini pun dinilai penting untuk meningkatkan kinerja dan daya saing pasar.
“Meskipun tarif baru telah ditetapkan, kami akan melakukan evaluasi berdasarkan hasil monitoring selama tiga bulan mendatang. Ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam meninjau kembali keputusan mengenai tarif iuran kios,” ungkapnya.
Pemkab Dairi Responsif terhadap Keluhan Pedagang
Selain membahas iuran kios, Pemkab Dairi juga berkomitmen untuk menemukan solusi atas keluhan pedagang mengenai kondisi Blok A dan Blok B yang dinilai sepi pembeli. Situasi ini menjadi perhatian khusus, karena kondisi pasar yang kurang optimal dapat berdampak pada pendapatan pedagang.
- Pemkab Dairi berupaya mengidentifikasi penyebab sepinya pembeli.
- Rencana promosi dan pemasaran untuk menarik lebih banyak pengunjung ke pasar.
- Kolaborasi dengan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran akan keberadaan pasar.
- Inisiatif untuk memperbaiki fasilitas dan infrastruktur pasar.
- Pengembangan program loyalitas bagi para pembeli tetap.
Partisipasi Pedagang dalam Pengambilan Keputusan
Dengan mekanisme ini, para pedagang tidak hanya diwajibkan untuk membayar iuran, tetapi juga diberi kesempatan untuk memberikan masukan yang konstruktif dan berperan dalam mengawasi kinerja pengelola pasar. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kolaboratif antara pemerintah dan pedagang.
Pertemuan yang Melibatkan Beragam Stakeholder
Dalam pertemuan tersebut, juga hadir jajaran Asisten Setda, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Hukum, serta Direksi dan Badan Pengawas PD Pasar Sidikalang. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendengarkan dan merespons kebutuhan serta aspirasi para pedagang.
Dengan kesepakatan ini, diharapkan iuran kios pasar Sidikalang dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Proses monitoring yang transparan dan partisipatif akan menjadi kunci dalam menjaga hubungan yang baik antara pedagang dan pemerintah daerah.
Komitmen untuk Meningkatkan Kualitas Pasar
Ke depan, Pemkab Dairi akan terus berupaya untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan PD Pasar Sidikalang. Harapan besar agar pasar ini dapat menjadi tempat yang lebih hidup dan menguntungkan bagi para pedagang dan pembeli. Melalui kerjasama yang baik dan transparansi dalam pengelolaan, semua pihak diharapkan dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari kebijakan ini.
Dengan adanya penyempurnaan pada kebijakan iuran kios pasar Sidikalang, diharapkan para pedagang dapat lebih berdaya saing dan pasar dapat kembali menjadi pusat ekonomi yang vital bagi masyarakat Dairi.
