Jakarta – Koalisi Aktivis NTB Jabodetabek baru saja mengajukan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terkait sejumlah dugaan korupsi di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap sejumlah pelanggaran yang mereka anggap merugikan masyarakat dan lingkungan.
Dugaan Korupsi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
Dalam laporan tersebut, Koalisi Aktivis NTB Jabodetabek mengungkap dua isu utama. Pertama, mereka menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan dan Gili Meno, yang berhubungan dengan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN). Kedua, terdapat dugaan penyimpangan terkait proyek pengadaan videotron di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
Koalisi menyatakan bahwa laporan ini didasarkan pada berbagai dokumen, fakta hukum, dan hasil investigasi dari lembaga pemerintah yang relevan, yang semuanya dicantumkan dalam siaran pers mereka.
Pelanggaran dalam Tender Pengadaan Air Bersih
Salah satu poin penting dalam laporan tersebut adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 30 Juni 2025. Dokumen yang dihadirkan oleh Koalisi menunjukkan bahwa Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung dan PT TCN terbukti terlibat dalam persekongkolan tender untuk pengadaan penyediaan air bersih dengan teknologi SWRO pada tahun 2017. Akibatnya, KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp8 miliar kepada Perumda dan Rp4 miliar kepada PT TCN.
Dampak Lingkungan dari Aktivitas Pengeboran
Selain isu pengelolaan air bersih, Koalisi juga menyoroti dampak lingkungan di kawasan konservasi TWP Gili Matra. Dalam siaran pers, mereka menyebutkan adanya dugaan negatif dari aktivitas pengeboran pipa bawah laut yang berdampak pada ekosistem terumbu karang. Data menunjukkan bahwa tutupan karang hidup menurun drastis dari 38,54 persen pada Desember 2023 menjadi 2,07 persen pada Juli 2024, dengan estimasi sebaran lumpur mencapai sekitar 5.000 meter persegi.
Kebijakan dan Penggunaan Anggaran yang Dipertanyakan
Koalisi juga mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terkait operasional fasilitas SWRO dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Mereka meminta KPK untuk menyelidiki dasar kebijakan dan penggunaan anggaran tersebut, mengingat potensi penyimpangan yang terjadi.
Indikasi Rekayasa dalam Proyek Videotron
Laporan Koalisi juga mencakup indikasi rekayasa spesifikasi dan penggelembungan harga dalam proyek videotron di Aula Kantor Bupati Lombok Utara. Mereka membandingkan nilai proyek tersebut dengan pengadaan videotron di daerah lain dan meminta KPK untuk memeriksa dokumen penting seperti DPA, RKA, HPS, dan KAK proyek tersebut.
- Rekayasa spesifikasi proyek.
- Penggelembungan harga yang tidak wajar.
- Perbandingan dengan pengadaan di daerah lain.
- Pemeriksaan dokumen penting proyek.
- Permintaan audit independen terhadap penggunaan anggaran.
Audit Forensik dan Penelusuran Aliran Dana
Koalisi juga menekankan pentingnya KPK untuk mengusut dugaan konflik kepentingan, aliran dana, serta pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam proyek tersebut. Mereka meminta dilakukan audit forensik terhadap perangkat videotron untuk memastikan kesesuaian spesifikasi, tahun produksi komponen, serta status perangkat yang digunakan.
Aksi Berkelanjutan untuk Mendorong Transparansi
Koordinator Koalisi Aktivis NTB Jabodetabek, Pandi Ahmad, menegaskan bahwa pengajuan laporan kepada KPK bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Koalisi berkomitmen untuk terus mengawal laporan tersebut dan bersiap untuk melakukan aksi berkelanjutan jika masalah yang mereka angkat belum ditangani dengan memadai.
Bagi Koalisi, aksi lanjutan bukan hanya sekadar membangun tekanan publik, tetapi juga bagian dari upaya memastikan setiap dugaan yang mereka sampaikan kepada KPK ditelusuri secara transparan dan dapat diuji berdasarkan bukti serta proses hukum yang berlaku.
Komitmen untuk Mengawal Proses Hukum
Mereka menekankan bahwa mereka akan terus bergerak hingga semua dugaan yang menjadi fokus perhatian dapat ditemukan titik terangnya. “Kami akan turun berjilid-jilid. Ini bukan aksi sekali kemudian selesai. Kami akan terus mengawal dan mendesak agar seluruh dugaan yang kami laporkan diungkap kebenarannya melalui proses hukum,” tegas Pandi dalam pernyataan sikap Koalisi.
Tuntutan Terhadap KPK dan Penegakan Hukum
Dalam tuntutan mereka, Koalisi meminta KPK untuk memeriksa Bupati Lombok Utara dan pejabat terkait, menelusuri dugaan aliran dana dan gratifikasi, serta mengusut dugaan konflik kepentingan yang ada. Mereka juga meminta KPK untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proyek videotron.
- Pemeriksaan Bupati Lombok Utara dan pejabat terkait.
- Penyelidikan aliran dana dan gratifikasi.
- Pemantauan penggunaan BTT.
- Pengusutan konflik kepentingan.
- Penyelidikan proyek videotron secara menyeluruh.
Perlindungan Lingkungan dan Kesejahteraan Publik
Koalisi juga menuntut adanya supervisi dan koordinasi dalam penegakan hukum terkait dugaan kerusakan ekosistem laut di kawasan Gili Matra. Mereka menyatakan bahwa hasil penanganan laporan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah berikutnya, sehingga rangkaian aksi berkelanjutan yang disiapkan Koalisi Aktivis NTB Jabodetabek akan diarahkan untuk mengawal proses hukum dan memastikan setiap dugaan yang disampaikan kepada KPK mendapatkan kejelasan berdasarkan pemeriksaan serta bukti yang sah.
Langkah yang diambil oleh Koalisi Aktivis NTB Jabodetabek ini merupakan upaya untuk mendorong transparansi, penyelamatan keuangan daerah, penegakan hukum dalam administrasi pemerintahan, perlindungan lingkungan, serta pemenuhan kepentingan publik di Kabupaten Lombok Utara. Dengan aksi yang berkelanjutan, mereka berharap dapat menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
