Lantik 12 Pejabat, Menaker Tekankan Layanan Publik sebagai Prioritas Utama

Jakarta – Dalam sebuah upacara yang berlangsung di Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan dari 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Selasa, 7 April 2026. Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, dan merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi-posisi strategis yang berhubungan langsung dengan layanan publik di sektor ketenagakerjaan, yang mencakup masyarakat, tenaga kerja, pencari kerja, dan dunia usaha.

Proses Pelantikan dan Komitmen Terhadap Transparansi

Dari total 12 pejabat yang dilantik, 11 di antaranya terpilih melalui mekanisme Seleksi Terbuka, sementara satu orang lainnya berasal dari mutasi antarinstansi. Proses ini mencerminkan komitmen Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).

Makna Jabatan dalam Pelayanan Publik

Dalam sambutannya, Menaker Yassierli menekankan bahwa jabatan seharusnya dipahami bukan hanya sebagai posisi, tetapi sebagai amanah yang harus dilaksanakan dengan dedikasi, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Ia menegaskan pentingnya sikap profesional dalam setiap peran yang diemban.

“Jabatan adalah kepercayaan. Ia merupakan sarana bagi kita untuk memberikan pelayanan yang optimal, menciptakan dampak positif, serta meninggalkan warisan bagi bangsa ini. Jabatan juga berarti pengorbanan,” tegas Menaker.

Mengelola Angkatan Kerja dalam Era Digital

Menaker menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan saat ini bertanggung jawab atas pengelolaan angkatan kerja yang mencapai 155,27 juta orang. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, harapan serta tuntutan dari pencari kerja dan pekerja terhadap kualitas layanan publik dari pemerintah semakin meningkat.

Tuntutan untuk Peningkatan Layanan Publik

Oleh karena itu, Menaker meminta seluruh jajaran, terutama pejabat yang baru dilantik, untuk memastikan bahwa layanan publik ditingkatkan agar lebih responsif dan memberikan dampak yang nyata. Kualitas kinerja para pejabat di posisi strategis ini diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap berbagai aspek, seperti layanan pasar kerja, pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja, penguatan data ketenagakerjaan, serta tata kelola internal kementerian.

“Ini merupakan tantangan yang tidak mudah bagi kita di Kemnaker. Oleh karena itu, saya meminta semua pihak, khususnya pejabat yang baru dilantik, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya dengan tegas.

Tantangan yang Dihadapi Kementerian Ketenagakerjaan

Menaker mengungkapkan bahwa saat ini Kemnaker dihadapkan pada tujuh tantangan yang nyata, kompleks, dan mendesak yang perlu segera diatasi. Tantangan-tantangan tersebut meliputi:

• Penguatan link and match serta optimalisasi Balai Latihan Kerja.
• Penyediaan pekerjaan yang layak dan inklusif bagi kelompok rentan.
• Penyusunan dan pembaruan regulasi ketenagakerjaan.
• Penegakan norma ketenagakerjaan dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3) di industri.
• Penerapan hubungan industrial yang transformatif.

Agenda Transformasi Kementerian Ketenagakerjaan

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Kemnaker mengimplementasikan enam agenda transformasi yang berfokus pada:

• Membangun dan memulihkan kepercayaan publik.
• Mentransformasi layanan publik ketenagakerjaan agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
• Memperkuat tenaga kerja masa depan melalui upskilling dan reskilling.
• Mendorong ketenagakerjaan yang inklusif.
• Menegakkan norma ketenagakerjaan secara konsisten dan adil.
• Mendorong hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Profil Pejabat yang Dilantik

Adapun 12 pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut mencakup berbagai posisi strategis yang diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dalam rangka meningkatkan layanan publik di sektor ketenagakerjaan. Pelantikan ini merupakan langkah konkret dalam upaya memperkuat sistem ketenagakerjaan di Indonesia, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.