Motor Listrik BGN Akan Direalisasikan pada 2026 Melalui Skema RPATA dalam Anggaran 2025

Motor listrik kini menjadi topik hangat di kalangan masyarakat, terutama setelah beredarnya video yang menampilkan sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) di media sosial. Kejadian ini menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai tujuan serta rencana pengadaan motor listrik tersebut. BGN dengan sigap memberikan klarifikasi yang mendalam mengenai hal ini, menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perencanaan Anggaran Motor Listrik BGN
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pengadaan motor listrik merupakan bagian dari perencanaan anggaran untuk tahun 2025. Ini bukanlah program yang tiba-tiba muncul, melainkan hasil dari perencanaan yang matang untuk mendukung operasional Program MBG.
Menurut Dadan, “Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.” Hal ini menunjukkan bahwa BGN memiliki visi yang jelas dalam meningkatkan efektivitas program yang dijalankannya.
Proses Administratif dan Keuangan
Meski pengadaan motor listrik tersebut direncanakan dalam anggaran 2025, Dadan menjelaskan bahwa pelaksanaan secara administratif dan keuangan akan dilakukan pada tahun 2026. Hal ini disebabkan oleh mekanisme akhir anggaran yang harus melalui prosedur resmi pemerintah.
- Proses akhir anggaran mengikuti mekanisme pemerintah.
- Penjadwalan pembayaran dilakukan dalam dua tahap.
- Termin pertama dibayarkan setelah 60% unit selesai.
- Termin kedua saat penyelesaian mencapai 100% unit.
- Pengajuan anggaran dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Dadan menambahkan, “Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan SPM sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran.” Mekanisme ini sesuai dengan PMK 84 Tahun 2025, yang mengatur tentang pembayaran dalam dua tahap.
Realitas Pengadaan Motor Listrik
Hingga batas akhir pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya mampu menyelesaikan 85,01% dari total 25.644 unit yang dikontrakkan, yaitu sebanyak 21.801 unit. “Sisa dana yang telah ditampung akan dikembalikan ke kas negara bersamaan dengan pembayaran tahap kedua,” tegas Dadan.
Secara keseluruhan, pengadaan motor listrik BGN mencapai 21.801 unit, jauh dari kabar yang menyebutkan jumlah mencapai 70.000 unit. Dadan menegaskan pentingnya akurasi informasi untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat.
Produksi dan TKDN
Lebih lanjut, BGN menegaskan bahwa semua unit motor yang diproduksi adalah hasil karya dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen. Produksi dilakukan di fasilitas manufaktur yang terletak di Citeureup, Jawa Barat.
Dadan menjelaskan, “Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN yang signifikan.” Dengan demikian, pengadaan ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan industri dalam negeri.
Distribusi Motor Listrik
Saat ini, seluruh kendaraan masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat di lapangan. Pendistribusian akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan operasional di setiap wilayah.
“Motor listrik ini belum didistribusikan. Kami memastikan seluruh proses administrasi, termasuk pencatatan sebagai BMN, diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaannya tertib, transparan, dan akuntabel,” tambah Dadan. Dengan langkah ini, BGN berupaya untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap program yang dijalankannya.
Manfaat dan Harapan ke Depan
Motor listrik BGN diharapkan dapat mendukung mobilitas dalam pelaksanaan Program MBG, yang berfokus pada penyediaan gizi yang baik bagi masyarakat. Penggunaan kendaraan listrik juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi emisi dan mendukung keberlanjutan lingkungan.
- Mendukung program gizi nasional.
- Mempercepat mobilitas petugas di lapangan.
- Menunjang industri manufaktur lokal.
- Mendorong penggunaan energi terbarukan.
- Menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dengan demikian, pengadaan motor listrik BGN bukan hanya sekedar langkah administratif, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. BGN berkomitmen untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat demi mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat.



