Jakarta – Mendekati Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR/DPR serta Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pandangannya terkait berbagai isu penting. Dalam konteks ini, Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) telah mengeluarkan evaluasi kritis terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi sorotan utama.
Pernyataan Sikap Kebangsaan PA GMNI
Pernyataan sikap kebangsaan yang bertajuk “Ambeg Paramarta” tersebut dibacakan oleh Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI, Dr. Abdy Yuhana, di Kantor DPP PA GMNI, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan ini, PA GMNI menegaskan pentingnya menjaga etika meritokrasi birokrasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara.
Kritik Terhadap Kebijakan dan Etika Birokrasi
PA GMNI tidak hanya mengkritisi program MBG, tetapi juga menyoroti beberapa isu serius lainnya. Di antaranya adalah melemahnya supremasi hukum, pengabaian etika meritokrasi birokrasi, serta meningkatnya benturan kepentingan yang merugikan penyelenggaraan negara. Menurut Abdy Yuhana, alumni GMNI mendukung program jaring pengaman sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membantu ekonomi masyarakat kecil, tetapi semua itu harus didasarkan pada kajian yang transparan dan akuntabel.
“Kebijakan besar seperti program MBG harus memiliki standar tata kelola yang tinggi serta pengawasan yang ketat. Evaluasi terhadap pelaksanaan program bukanlah penolakan, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memperbaiki kebijakan agar lebih tepat sasaran,” ungkap Abdy Yuhana.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam konteks ini, PA GMNI menekankan bahwa program berskala besar yang memanfaatkan sumber daya publik wajib memiliki prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk mencegah potensi penyelewengan dan memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kritik Terhadap Praktik Nepotisme dan Etika Kepemimpinan
PA GMNI juga memberikan kritik tajam terhadap praktik politik dinasti yang semakin meluas, serta benturan kepentingan di kalangan pejabat. Mereka menyoroti pamer kemewahan yang bertentangan dengan prinsip etika publik. Dalam hal ini, PA GMNI mendesak agar kembali dijunjung tinggi keteladanan kepemimpinan yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh seperti mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso dan mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa.
Pentingnya Meritokrasi dalam Pengisian Jabatan
“Kita harus mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Meritokrasi harus ditegakkan, di mana pengisian jabatan publik didasarkan pada kompetensi dan rekam jejak yang baik, bukan karena kedekatan politik,” tegas Abdy Yuhana. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem birokrasi yang ada agar lebih adil dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Maklumat Politik Taktis PA GMNI
Sebagai respons terhadap keprihatinan tersebut, DPP PA GMNI merumuskan lima maklumat politik taktis yang disebut “Ambeg Paramarta”. Maklumat ini bertujuan untuk memulihkan tata kelola negara menjelang peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia.
- Teguhkan Pancasila dan Keadilan Pembangunan Daerah: Memperkuat Pancasila sebagai dasar pembangunan nasional serta memastikan pemerataan akses kemakmuran di seluruh daerah.
- Kembalikan Ekonomi pada Konstitusi: Mengembalikan pengelolaan ekonomi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.
- Pulihkan Etika Penyelenggaraan Negara dan Meritokrasi: Menolak nepotisme dan memastikan pengisian jabatan publik berdasarkan kompetensi dan integritas.
- Tegakkan Hukum dan Demokrasi: Memperkuat supremasi hukum dan membatasi konsentrasi kekuasaan di lembaga negara.
- Wujudkan Kedaulatan Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Memastikan kemandirian dalam diplomasi dan pertahanan tanpa terpengaruh oleh kekuatan global.
Implementasi Filosofi Ambeg Paramarta
Abdy Yuhana menjelaskan bahwa Ambeg Paramarta seharusnya tidak hanya menjadi ungkapan filosofis, tetapi juga harus diimplementasikan secara nyata dalam pemerintahan. Filosofi ini mengedepankan kecerdasan dan kearifan pemimpin dalam membedakan prioritas yang penting bagi masyarakat dari hal-hal yang kurang relevan.
“Kepemimpinan yang baik adalah yang mampu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan politik golongan,” tegasnya. Dalam konteks perjuangan kebangsaan ini, Pancasila berperan sebagai pedoman, Trisakti sebagai orientasi, dan Ambeg Paramarta sebagai etika penentu kebijakan yang harus diterapkan secara konsisten.
Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Makmur
Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, Indonesia diharapkan dapat menjaga kedaulatan politik, memperkuat ekonomi, dan membangun identitas budaya. Abdy Yuhana menekankan bahwa tujuan akhir dari semua upaya ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. “Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Merdeka!” tutupnya dengan semangat.